Definisi Pengertian Pewarganegaraan

Pewargguagaraan secara luas sanggup diartikan sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai masyarakat negara suatu negara. Setiap negara mempunyai ketentuan wacana cara-cara bagaimana orang sanggup menjadi masyarakat negara di negara tersebut. 

Negara Indonesia juga mempunyai ketentuan terkena cara mem-peroleh kewargguagaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 wacana Kewargguagaraan Republik Indonesia. Pewargguagaraan secara sempit ialah salah satu cara memperoleh kewargguagaraan Indonesia. 

Menurut undang-undang, yang dimaksud pewargguagaraan yaitu adalah tata cara bagi orang absurd untuk memperoleh Kewargguagaraan Republik Indonesia melalui permintaan.

Teknik memperoleh kewargguagaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, antara lain sebagai diberikut:

a. Melalui permintaan, yaifu tata cara bagi orang absurd untuk memperoleh kewargguagaraan Republik Indonesia.

Permohonan pewargguagaraan sanggup diajukan oleh pemohon jikalau memenuhi persyaratan sebagai diberikut:

• sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
• pada wakturnengajukan ajakan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
• sehat jasmani dan rohani;
• dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• tidak pernah dijatuhi pidana alasannya melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
• jika dengan memperoleh kewargguagaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewargguagaraan ganda;
• mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
• membayar uang pewargguagaraan ke kas negara.

b. Melalui pernyataan, yaitu masyarakat negara absurd yang kawin secara sah dengan masyarakat negaS Indonesia sanggup memperoleh kewargguagaraan Republik Indonesia dengan memberikan pernyataan menjadi masyarakat negara di hadapan pejabat berwenang.

Pernyataan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewargguagaraan tersebut mengakibatkan berkewargguagaraan ganda.

c. Melalui pemdiberian kewargguagaraan
Orang  absurd yang sudah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara sanggup didiberi kewargguagaraan Republik Indonesia oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemdiberian kewargguagaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewargguagaraan ganda. 

misal, orang absurd yang sudah berjasa dalam bidang olahraga di suatu negara maka didiberi kewargguagaraan negara tersebut. Ia menjadi masyarakat negara istimewa.

d. Melalui pernyataan untuk menentukan kewargguagaraan
Ketentuan ini berlaku bagi anak yang memenuhi kriteria di blawah ini dan anak tersebut sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin, yaitu sebagai diberikut:

 

• Anak masyarakat negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewargguagaraan absurd tetap diakui sebagai masyarakat negara Indonesia.

• Anak masyarakat negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) r tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh masyarakat negara absurd berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai masyarakat negara Indonesia. Anak tersebut mempunyai kewargguagaraan ganda. Namun setelah berumur 18 tahun atau sudah kawin, ia harus menyatakan menentukan kewargguagaraan. Apakah ia menentukan berkewargguagaraan absurd ataukah berkewargguagaraan Indonesia. 

Tentang kehilangan kewargguagaraan ditetapkan bahwa kewargguagaraan Republik Indonesia hilang jikalau yang bersangkutan.

1. Memperoleh kewargguagaraan lain atas kemauannya sendiri;

2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewargguagaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan menerima peluang untuk itu;

3. Dinyatakan hilang kewargguagaraannya oleh presiden atas permintaannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan ditetapkan hilang kewargguagaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewargguagaraan;

4. Masuk dalam dinas tentara absurd tanpa izin terlebih lampau dari presiden;
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan spesialuntuk sanggup dijabat oleh masyarakat negara Indonesia; 6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan kesepakatan setia kepada negara absurd atau potongan dari negara absurd tersebut;
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatguagaraan untuk suatu negara asing;
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara absurd atau surat yang sanggup diartikan sebagai tanda kewargguagaraan yang masih ber1aku dari negara lain atas namanya;
9. Bertempat tinggal di hiar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi masyarakat negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun diberikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi masyarakat negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya mencakup kawasan tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut sudah memdiberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewargguagaraan.

Asas yang dipakai dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 wacana Kewargguagaraan Republik Indonesia mencakup diberikut:

• Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewargguagaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara kawasan kelahiran.
• Asas ius soli terbatas, yaitu asas yang menentukan kemasyarakat-negaraan berdasarkan negara kawasan kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi belum dewasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
• Asas kewargguagaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewargguagaraan bagi setiap orang.
• Asas kewargguagaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menen-tukan kewargguagaraan ganda bagi belum dewasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 

Daftar Pustaka: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Share :