Struktur Sistem Politik Di Indonesia

Sistem politik menggambarkan keterkaitan segenap struktur dan bekerjanya fungsi-fungsi dari struktur itu dalam negara yang membentuk satu kesatuan. Struktur itu ialah infrastruktur dan suprastruktur politik. Sistem politik dipengaruhi oleh lingkungan kawasan hidup, masyarakat, dan sistem-sistem lainnya di dalam negara. 

Sistem politik bekerja dengan cara memproses input (masukan) menjadi output (keluaran) di mana dalam proses itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sistem politik di Indonesia ialah sistem politik demokrasi yang berdasarkan falsafah negara Pancasila dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam sistem politik Indonesia terdapat pula struktur politik yang bekerja membentuk sistem. 

melaluiataubersamaini bersumber pada Pancasila, prosedur kerja dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam setiap sila pada Pancasila. Apa itu sistem dan struktur politik? Bagaimanakah sistem politik di Indonesia? 

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik 

Dalam kehidupan bersama terdapat banyak sekali organisasi atau forum yang ialah penggalan dari komplotan hidup manusia. Ada forum ekonomi menyerupai pasar, bank, koperasi, perusahaan, dan sebagainya. 

Lembaga sosial, menyerupai sekolah, rumah sakit, puskesmas, panti asuhan dan sebagainya. Di samping itu, terdapat forum politik yang dibuat oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya di bidang politik. Lembaga politik itu, contohnya partai politik, organisasi kemasyaratan, kelompok kepentingan, parlemen, dan sebagainya. Lembaga politik yang akan dijelaskan pada buku ini ialah negara.

sepertiyang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, negara ialah suatu organisasi kekuasaan. Negara .adalah organsasi politik yang juga  ialah sebuah forum politik. Namun sebagai forum politik di dalam kehidupan bemegara itu sendiri terdapat banyak forum politik yang sanggup pula disebut struktur politik. Struktur berarti badan, organisasi atau lembaga. Dalam kehidupan politik negara banyak terdapat forum politik. Secara garis besar, forum politik dibagi dua. 

1. Suprastruktur politik (lembaga politik tingkat .atas).
2. Infrastruktur politik (lembaga politik tingkat bawah).
 

Sejak tahun 1985 berkembang pendapat bahwa di Indonesia terdapat lembaga-lembaga yang ialah suprastruktur politik dan lembaga-1embaga politik yang ialah infrastruktur politik. 

B. Suprastruktur Politik di Indonesia

Suprastruktur politik ialah tubuh atau lembaga-lembaga politik yang dibuat oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Suprastruktur politik mempunyai dampak yang eksklusif dalam pembuatan keputusan politik negara yang berlaku umum dan mengikat pada kehidupan bemegara. Karena ada dalam negara dan besifat resmi maka suprastruktur politik ini sanggup disebut sebagai forum politik formal atau mesin politik resmi.
 

Suprastruktur politik sanggup dikategorikan sebagai diberikut.

• Menurut aliran Trias Politika dari Montesqeiu, forum pe-merintah terdiri atas tiga, yaitu forum eksekutif, legislatif, dan yudik'atif, sedangkan berdasarkan aliran caturpraja dari Van Vollenhoven, forum negara ialah pemerintah, kepolisian, peradilan, dan perundangan.
• Menurut perspektif teori dikotomi, ada dua forum kekuasaan, yaitu kekuasaan menetapkan kebijakan (policy making) dan kekuasaan melakukan kebijakan (policy executing).
• Menurut Gabriel Almond, suprastruktur politik mempunyai fungsi sehingga kekuasaan terbagi menjadi rule making, rule application, dan rule adjusdication. Jadi, ada suprastruktur politik yang terlibat pada fungsi rule making, rule applictition, dan rule adjusdication. 

Bagaimana dengan suprastruktur politik di Indonesia? Lembaga yang masuk kelompok suprastruktur politik umumnya terdapat atau diatur dalam konstitusi negara. Di Indonesia, forum yang ialah suprastruktur politik tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Suprastruktur politik sanggup disebut sebagai lernbaga negara. 

Oleh sebab forum negara itu berada di tingkat kenegaraan maka forum negara atau suprastruktur politik ini sanggup disebut pula sebagai forum politik di tingkat atas. Suprastruktur politik di Indonesia berdasarkan dan yang menerima kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai diberikut.

• MPR,
• DPR,
• DPD,
• presiden dan wakil presiden,
• Badan Pemeriksa Keuangan,
• Mahkamah Agung,
• Mahkamah Konstitusi, dan 
• Komisi Yudisial. 

Berdasarkan aliran Trias Politika maka lembaga-lembaga negara tersebut sanggup dikelompokkan ke dalam tiga kekuasaan.

• Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
• Kekuasaan direktur ialah kekuasaan untuk melakukan peraturan perundang-undangan atau menyelenggarakan pemerintahan.

Kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan disebut pula kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pendapat Gabriel Almond maka forum lembaga negara tersebut idapat dikelompokkan ke dalam forum diberikut ini.

• Lembaga yang melakukan fungsi rule making (menciptakan undang-undang/kebijakan).
• Lembaga yang melakukan fungsi rule application (melaksanakan undang-undang/kebijakan).
• Lembaga yang melakukan fungsi rule adjusdication (meng-adili pelaksanaan undang-undang/kebijakan)

Daftar Pustaka: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Share :