Sejarah Pembentukan Forum Pemerintahan Di Banyak Sekali Daerah

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia melalui sidang PPKI segera membentuk banyak sekali alat kelengkapan pemerintahan dan negara. Pembentukan kelengkapan pemerintahan tersebut menerima proteksi dari banyak sekali daerah. 

Sesudah lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat sentra t terbentuk, dilanju tkan dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat daerah. melaluiataubersamaini terbentuknya lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat tempat maka roda pemerintahan sanggup berjalan dari sentra hingga ke daerah.

Bentuk pemerintahan tempat di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 yang berbunyi Pembagian tempat Indonesia atas tempat besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya diputuskan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. 

Ini berarti tempat Indonesia akan dibagi dalam tempat provinsi dan setiap tempat provinsi akan dibagi pula dalam tempat yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau tempat administrasi, tiruana berdasarkan hukum yang akan diputuskan dengan undang-undang. 

Di tempat yang bersifat otonom akan diadakan tubuh perwakilan tempat sebab di tempat pun akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Negara Republik Indonesia juga menghormati kedaulatan tempat istimewa dan segala peraturan negara terkena daerah-daerah itu dan akan mengingat hak-hak asal permintaan tempat istimewa tersebut.

Dalam upaya mewujudkan pemerintah daerah, sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 sudah memutuskan pertolongan wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sesudah pertolongan wilayah dalam provinsi, Presiden Republik Indonesia juga segera mengangkat delapan gubernur yang memimpin provinsi tersebut.

Sesudah para tokoh tempat dilantik sebagai gubernur, dibutuhkan segera menjalankan pemerintahan di tempat masing-masing. Pada awal September 1945, Pemerintah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi sudah terbentuk. Dr. G.S.S.J. Ratulangi dilantik sebagai Gubernur Sulawesi dan mulai menjalankan roda pemerintahan.

Pada tanggal 30 Sep-tember 1945, para perjaka di Medan, dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Gubernur Sumatera, Teuku Mohammad Hassan juga segera membentuk pemerintah tempat di wilayah Sumatra.

Pada tanggal 10 Oktober 1945, rakyat di Banjarmasin melaksanakan rapat umum untuk meresmikan berdirinya pemerintahan Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan. Pada tanggal 1 Januari 1946, di Pangkalan Bun, Sampit, dan Kota Waringin diresmikan berdirinya pemerintahan Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia. 

Agar pemerintahan tempat yang terbentuk berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) maka dibuat pula Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi adalah forum yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum.

Daftar Pustaka: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Share :